ASAS DAN DASAR PAJAK

Di dalam pajak dikenal adanya beberapa asas yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Asas-asas itu (antara lain) adalah asas pembenaran pemungutan pajak oleh negara, asas pengenaan pajak, asas pemungutan pajak, asas pembagian beban pajak, dan asas dalam pembuatan undang-undang pajak.

A. Asas Pembenaran Pemungutan Pajak oleh Negara (Rechtsfilosofis)

Disebut asas rechtsfilosofis karena asas ini mencari dasar pembenar terhadap pengenaan pajak oleh negara. Ada beberapa teori untuk pertanyaan mendasar yang ingin dicari jawabannya dari asas ini, antara lain:

1. Teori Asuransi

Menurut teori asuransi, pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan hak-haknya dari pemerintah. Dalam perjanjian asuransi, hubungan antara prestasi dengan kontraprestasi itu terjadi secara langsung. Justru untuk pajak, tidak diterima suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Oleh karena mengandung banyak kelemahan, teori ini kemudian ditinggalkan.

2. Teori Kepentingan (Aequivalentie)

Teori ini mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyat karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi semakin besar kepentingan yang dilindungi, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

3. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori tersebut didasarkan pada orgaan theory dari Otto von Gierke, yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga negara terikat. Dengan demikian negara dibenarkan membebani warganya karena memang negara begitu berarti bagi warganya, sementara bagi rakyat, membayar pajak merupakan sesuatu yang menunjukkan adanya bakti kepada negara.

4. Teori Daya Beli

Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi, sehingga pajak hanya berfungsi sebagai pompa, menyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat sehingga pajak pada hakikatnya tidak merugikan rakyat.

5. Teori Pembenaran Pajak Menurut Pancasila

Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gototng royong. Gotong royong dalam pajak tidak lain daripada pengorbanan setiap anggota masyarakat untuk kepentingan bersama tanpa mendapat imbalan. Jadi berdasarkan pancasila, pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup.

B. Asas Pembagian Beban Pajak

1. Teori Daya Pikul

Menurut teori ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai daya pikul masing-masing. Yang dimaksud daya pikul bukan hanya dilihat dari keseluruhan penghasilan yang diperoleh oleh orang yang bersangkutan, terhadap orang-orang itu atas semua pendapatan yang mereka peroleh tanpa menghiraukan di mana pendapatan itu diperoleh.

2. Prinsip Kemanfaatan/Kenikmatan (Benefit Principle)

Menurut asas ini pengenaan pajak seimbang dengan benefit yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, pajak dikatakan adil bila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar.

C. Asas Pengenaan Pajak

1. Asas Negara Tempat Tinggal

Asas ini mengandung arti bahwa negara tempat seseorang bertempat tinggal, tanpa memandang kewarganegaraannya, mempunyai hak yang tak terbatas untuk mengenakan pajak terhadap orang-orang itu atas semua pendapatan yang mereka peroleh tanpa menghiraukan dimana pendapatan itu diperoleh.

2. Asas Negara Asal (Negara Sumber)

Asas negara sumber mendasarkan pemajakan pada tempat di mana sumber itu berada, seperti adanya suatu perusahaan, kekayaan, atau tempat kegiatan disuatu negara.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini mendasarkan pengenaan pajak seseorang pada status kewarganegaraannya. Jadi pemajakan dilakukan oleh negara asal wajib pajak.

D. Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak

1. Asas Yuridis

Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya. Oleh karena itu mengenai pajak di negara hukum, segala sesuatunya harus ditetapkan dalam undang-undang.

2. Asas Ekonomis

Apabila pemungutan pajak hanya ditekankan semata-mata pada fungsi budgeter, dengan menekankan jumlah yang optimal tanpa memperhatikan keadaan masyarakat, sisi keadilan dan kesanggupan masyarakat, tentu hal tersebut akan sangat memberatkan masyarakat.

3. Asas Finansial

Di sini fungsi pajak yang terpenting adalah fungsi budgeter, yakni memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Sehubungan dengan hal itu, agar hasil pemungutan pajak besar maka biaya pemungutannya harus sekecil-kecilnya.

PAJAK DAN PUNGUTAN LAIN

Pengertian Pajak dan Pungutan Lain Selain Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Karakteristik dan Unsur Pajak

Beberapa ciri dan karakteristik pajak, yaitu sebagai berikut:

a. Pajak dipungut berdasar adanya undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya;

b. Terhadap pembayaran pajak tidak ada tegen prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung;

c. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah;

d. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah;

e. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara.

Menurut Rochmat Soemitro, unsur-unsur pajak adalah:

a. ada masyarakat (kepentingan umum)

b. ada undang-undang

c. pemungut pajak – penguasa

d. subjek pajak – wajib pajak

e. objek pajak – tatbestand

f. surat ketetapan pajak (fakultatif).

Jenis-Jenis Pajak

1. Dari segi Administratif Yuridis

Penggolongan pajak dari sisi administratif yuridis menghasilkan apa yang sering dikenal sebagai pajak langsung dan pajak tidak langsung. Suatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila dipungut secara periodik. Jadi berulang-ulang, tidak hanya satu kali pungut, dengan menggunakan penetapan sebagai dasar dan kohir. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh). Adapun pajak tidak langsung dipungut secara insidental (tidak berulang-ulang). Jadi pajak tidak langsung hanya dipungut sesekali ketika terpenuhi tatbestand seperti yang dikehendaki oleh ketentuan undang-undang. Misalnya Bea Materai atau Pajak Pertambahan Nilai.

2. Berdasarkan Titik Tolak Pungutannya

Pembedaan pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pungutan akan menghasilkan dua jenis pajak, yakni pajak subjektif dan pajak objektif.

a). Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang/badan yang dikenai pajak (wajib pajak).

b). Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya.

3. Berdasarkan Sifatnya

Pembagian pajak berdasarkan sifatnya akan memunculkan apa yang disebut pajak bersifat pribadi (persoonlijk) dan pajak kebendaan (zakelijk).

a). Pajak yang bersifat pribadi atau juga yang bisa disebut sebagai bersifat perorangan, adalah pajak yang dalam penetapannya memperhatikan keadaan diri serta keluarga wajib pajak.

b). Pajak yang bersifat kebendaan adalah pajak yang dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan si wajib pajak. Pajak yang bersifat kebendaan ini umumnya merupakan pajak tidak langsung.

4. Berdasarkan Kewenangan Pemungutannya

Dengan mendasarkan pada kewenangan pemungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi dua, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (pajak pusat) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (pajak daerah).

a). Pajak Pusat, yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Tergolong jenis pajak ini antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn.BM), Bea Materai dan Cukai.

b). Pajak daerah, yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik pada pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya kedalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pihak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintah.

2. Fungsi Mengatur

Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Penanggungan Pajak

Yang menjadi subjek pajak adalah

1) orang pribadi

2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

3) Badan

4) Bentuk Usaha Tetap

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif, selain juga syarat subjektif.

Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Objek Pajak

Objek pajak (tatbestand) atau sasaran pengenaan pajak dapat diartikan sebagai keadaan, peristiwa, dan perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang memenuhi syarat bagi dikenakannya pajak.